JAKARTA - Pemerintah pusat resmi membuka akses pinjaman bagi pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Langkah ini dilakukan untuk membantu daerah maupun badan usaha menutupi kekurangan dana jangka pendek maupun mendukung proyek strategis.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, pinjaman jangka pendek terutama diperuntukkan bagi kebutuhan likuiditas sementara. “Kan untuk waktu tertentu, misalnya awal tahun atau akhir tahun, kadang-kadang Pemda kekurangan uang, ya untuk itu saja, utamanya itu untuk menutup kekurangan uang jangka pendek,” ujarnya di Istana Kepresidenan.
Selain kebutuhan jangka pendek, pemerintah juga mempertimbangkan pinjaman untuk jangka panjang. Syaratnya, pinjaman tersebut harus digunakan untuk proyek yang jelas dan sesuai ketentuan.
“Kalau butuh jangka panjang selama ada proyek-proyeknya jelas ya bisa kita lihat juga,” tambah Purbaya. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan layanan publik melalui infrastruktur yang tepat sasaran.
Landasan Hukum dan Tujuan Pemberian Pinjaman
Pemberian pinjaman ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025. Aturan tersebut mulai berlaku sejak September 2025 dan memberikan dasar hukum bagi Pemda, BUMN, maupun BUMD untuk memperoleh dana dari APBN.
Menurut beleid, pinjaman bertujuan mendukung kegiatan pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan publik, pemberdayaan industri dalam negeri, pembiayaan sektor produktif, serta program strategis lainnya. Semua pinjaman berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pemberian pinjaman dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan dan atas nama pemerintah pusat. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara memiliki peran utama dalam pengelolaan dan pengaturan pinjaman ini.
Setiap pinjaman baru harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persetujuan ini menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan APBN dan APBN Perubahan, memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Selain itu, pemberian pinjaman disusun mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional. Rencana ini berlaku untuk periode lima tahunan dan disusun agar pinjaman dapat memberikan dampak optimal bagi pembangunan nasional.
Pengelolaan Risiko dan Batasan Pemberian Pinjaman
Dalam pelaksanaannya, pemberian pinjaman tetap mempertimbangkan pengelolaan risiko keuangan negara. Menteri atau kepala lembaga yang terlibat bertanggung jawab untuk menilai kemampuan keuangan negara sebelum persetujuan pinjaman dilakukan.
PP 38/2025 mengecualikan beberapa mekanisme pengadaan pinjaman. Antara lain, tata cara pinjaman dalam negeri dan luar negeri, penerimaan hibah, serta pembiayaan proyek melalui surat berharga syaria negara.
Pinjaman yang diberikan harus disertai rencana penggunaan dana yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah dari APBN digunakan secara efektif dan sesuai prioritas pembangunan.
Pengelolaan risiko juga dilakukan dengan memperhatikan kapasitas keuangan masing-masing Pemda, BUMN, maupun BUMD. Langkah ini penting agar pemberian pinjaman tidak menimbulkan tekanan fiskal berlebihan bagi pemerintah pusat.
Selain itu, mekanisme pelaporan dan evaluasi berkala diatur agar transparansi tetap terjaga. Evaluasi ini menjadi dasar bagi keputusan pemberian pinjaman berikutnya atau penyesuaian ketentuan selama proyek berlangsung.
Implikasi Ekonomi dan Strategi Penggunaan Pinjaman
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Dana pinjaman memungkinkan Pemda dan BUMN/BUMD menyelesaikan proyek penting tanpa terganggu kendala likuiditas.
Proyek yang bisa dibiayai melalui pinjaman mencakup pembangunan jalan, fasilitas publik, pengembangan industri lokal, hingga program ekonomi produktif. Pemerintah menekankan bahwa pinjaman harus tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Langkah ini juga membuka peluang kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini menjadi strategi untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan berkelanjutan.
Dalam perspektif jangka panjang, pinjaman dari pemerintah pusat diharapkan memperkuat kemampuan keuangan Pemda dan BUMN/BUMD. Hal ini sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan memaksimalkan dampak pembangunan terhadap ekonomi nasional.
Menteri Keuangan menegaskan, pemberian pinjaman bukan hanya soal likuiditas sementara. Tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan layanan publik berjalan sesuai rencana strategis pemerintah.
Dengan pengelolaan yang tepat, pemerintah pusat dan daerah dapat meminimalkan risiko keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kunci suksesnya adalah kombinasi antara rencana proyek yang jelas, manajemen risiko, dan persetujuan DPR sebagai pengawas anggaran.
